Kronologis Singkat Peristiwa G30S/PKI. Bung Karno Dalang Dibalik Pembantaian di Lubang Buaya.

Peristiwa G30S berawal dari informasi yg dibawa oleh Subandrio dari Mesir pada tanggal 15 Mei 1965 tentang adanya Dewan Jenderal (Dokumen Gilchrist). Lalu Sukarno menanggapi dgn serius karena bisikan PKI/Aidit sbg penasehat. Pada tanggal 26 Mei 1965, Sukarno memanggil para Menteri Panglima Angkatan untuk meminta kejelasan tentang adanya Dewan Jenderal. Pada kesempatan ini, Letjen Ahmad Yani selaku Menpangad dgn tegas menyatakan bahwa Dewan Jenderal tidak ada, yang ada adalah Dewan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yg bertugas memberi masukan atau pendapat kepada Menpangad tentang kepangkatan dan jabatan Perwira Tinggi di tubuh angkatan darat. Bahkan Jenderal Nasution juga memastikan bila Dewan Jenderal memang tidak ada. Merasa kurang puas dgn penjelasan Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution, Sukarnopun berusaha mencari kejelasan lebih lanjut. Sukarno memberi perintah pd Brigjen Sjafiudin untuk mencari tahu nama2 yg dimaksud, lalu didapat 9 nama.

Ke 9 nama yg disodorkan Brigjen Sjafiudin adalah

1 Jenderal AH Nasution (Menko Pangap/KASAB),

2 Letjen Ahmad Yani (Menpangad),

3 Mayjen R Soeprapto (Deputy II Menpangad)

4 Mayjen MT Haryono (Deputy III Menpangad)

5 Mayjen S Parman (Asisten I Menpangad bidang Intelejen)

6 Mayjen Djamin Ginting (Asisten II Menpangad bidang Operasi)

7 Brigjen DI Panjaitan (Asisten IV Menpangad bidang Logistik)

8 Brigjen Sutoyo (Inspektur Kehakiman AD)

9 Brigjen Sukendro (Asintel Mayjen S Parman).

Akhirnya Sukarno memberi sinyal untuk menindak mereka tapi bulan berganti bulan tak ada perkembangan. Lalu atas bisikan PKI, Sukarno menemukan ide yg dianggapnya cemerlang (menurut pikirannya berdasarkan pengalaman Lenin, Stalin, Mao Tse). Lalu Sukarno memberi tender kepada Letkol Untung (berdasarkan rekomendasi Brigjen Sabur), untuk menindak para Jenderal. Ditentukan tanggalnya & dipilih bulan Oktober dgn alasan ingin mensejajarkan diri dgn Sovyet & China yg sdh lebih dahulu terkenal dgn Revolusi Oktobernya. Bahkan dalam beberapa kesempatan Sukarno selalu menyebut peristiwa G30S  dgn istilah “GESTOK”. Sukarno menolak penggunaan istilah Gestapu atau G30S.

Seperti yg kita ketahui bersama, untuk persenjataan, AU menjadi penyuplainya (walau akhirnya diakui sbg pencurian, tapi kog dilaporkan sesudah ditemukan sbg barang bukti ?). Mengutip pengakuan sepihak dari Latief yg katanya beberapa kali menemui Suharto serta pengakuan Suharto bahwa memang pernah Latief memberitahu tentang rencana ini lalu menjawab, "silahkan aja kalo berani", maka dpt dipastikan Suharto berada dlm situasi Dilematis. Disebut dilematis karena bila memberi tahu kpd para target tentu akan dianggap Hoax atau menanyakan pd Sukarno juga akan dianggap Hoax dan konsekuensinya tentu dpt dianggap sbg pengkhianat. Lalu sikap menunggu menjadi pilihan.

Sesuai perencanaan, Operasi penindakan para jenderal mulai dijalankan. Berdasarkan kesaksian keluarga para jenderal yg menjadi korban, ternyata pada malam kejadian telepon selalu bordering tiap jam hanyak untuk menanyakan keberadaan para jenderal, apakah ada di rumah atau tidak. Pada dini hari pukul 4.00 Wib operasi penindakan para jenderal pun dijalankan tapi Gagal Total karena ternyata Nasution berhasil meloloskan diri. Ternyata Nasution memilih KOSTRAD sbg tempat berlindung walau diketahui sebetulnya sbg Benteng Pengendali Keamanan Ibukota adalah KODAM JAYA. . Menjelang sore sekitar pukul 4 lewat akhirnya jenderal Nasution masuk ke Markas KOSTRAD. Setelah memastikan jenderal Nasution selamat & menerima perintah dari Jenderal Nasution untuk mengambil alih kendali, Mayjen Suhartopun mengirim telegram keseluruh Kodam untuk bersiaga penuh & memberi perintah kepada Kolonel Sarwo Edhie untuk segera merebut RRI & menguasai Halim (daerah Lubang Buaya yg merupakan tempat pelatihan militer para Pemuda Rakyat).  ). Sejarah mencatat, dari 3 Menteri Panglima yg tersisa hanya Menpangal Laksamana RE Martadinata yg menjenguk Jenderal Nasution saat berada di Kostrad pasca kejadian. Usai mendengar kesaksian Jenderal Nasuton, Laksamana RE Martadinata menyatakan sikap TNI AL yg mendukung TNI AD untuk melawan PKI. Namun sayang, sikap ini justru membuat karier militernya tamat, karena pada tgl 21 Februari 1966, Laksamana RE Martadinata dicopot jabatannya sbg Menpangal.

Ternyata selamatnya Jenderal Nasution menjadi blunder bagi Sukarno, apalagi saat ditangkap, Letkol Untung memberi daftar 60 nama prajurit Cakrabirawa yg terlibat langsung. Harap diingat, pd malam peristiwa Letkol Untung memberi memo kpd Sukarno saat seminar para Arsitek. Setelah membaca memo tsb Sukarno menyelipkan ucapan yg dikutip dari kisah Ramayana/Mahabrata tentang membunuh saudara kandung demi pencapaian tujuan.  Perlu diketahui, sehari sebelum peristiwa terjadi ternyata Sukarno sdh menjanjikan posisi Menpangad kepada Mayjen Mursjid yg merupakan orang nomor 2 di Kemenpangad waktu itu. Mayjen Mursjid adalah Deputy I Menpangad yg tdk turut menjadi target saat itu padahal Deputy II & Deputy III turut menjadi korban saat itu.

Para Antek2 PKI yg berkedok Sukarnois mencoba memelintir peristiwa G30S dgn mengabaikan “Selamatnya” Jenderal Nasution. Padahal beliaulah yg membuat semua scenario Sukarno menjadi berantakan. Lalu tindakan Sukarno yg justru mencopot jabatan Jenderal Nasution dari jabatannya sbg Menko Pangap/Kasab, semakin memperkuat kecurigaan akan keterlibatan Sukarno. Tindakan pencopotan ini seolah menunjukan kalo Sukarno Gak Suka kalo Nasution berhasil selamat.

Pasca peristiwa pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya, situasi Eskalasi politik semakin memanas. Rakyat mulai turun kejalan menuntut pembubaran PKI tapi Sukarno seolah tak bergeming membela keberadaan PKI. Bahkan saat berpidato didepan Front Nasional tgl 13 Februari 1966, di daerah Senayan, Sukarno kembali dgn lantang memuji PKI dgn mengatakan, “Di Indonesia ini tidak ada partai yang pengorbanannya terhadap Nusa dan Bangsa sebesar PKI”. Mendengar pidato Sukarno yang keukeuh membela PKI, tuntutan mahasiswa dan rakyat semakin menguat untuk melengserkan Sukarno. Menghadapi tuntutan mahasiswa dan rakyat yang semakin meluas, akhirnya Sukarno mengeluarkan SP 11 Maret ditahun 1966, yang isinya memerintahkan Letjen Suharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk segera mengendalikan situasi dan keadaan dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan dan kestabilan pemerintahan. Namun Sukarno cukup cerdik dengan menyelipkan perintah untuk menjaga dan menjamin keselamatan pribadinya. Sukarno menyelipkan perintah menjaga dan menjamin keselamatan pribadinya dengan menyematkan berbagai gelar yang disandangnya. Berdasarkan SP 11 Maret, Letjen Suharto mulai mengadakan pembersihan atas unsure-unsur PKI di pemerintahan termasuk menangkapi beberapa menteri dan pejabat yang terlibat PKI. Tindakan Letjen Suharto mendapat kritikan dari Sukarno yang ditanggapi Suharto dengan memasang dirinya sebagai tameng untuk menjaga nama baik Sukarno.

Pasca terbitnay SP 11 Maret, situasi keamanan Negara mulai terkendali. Gejolak demontrasi anti pemerintah mulai mereda. Namun situasi kembali memanas saat Sukarno mengawini gadis belia, Heldy Jaffar yang berusia 18 tahun dibulan Mei 1966. Perkawinan ini menjadi puncak kemarahan rakyat dan menjadi bukti “Ketidak Pedulian” Sukarno terhadap kondisi dan situasi Negara. Rakyat melihat ternyata Sukarno lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan Bangsa dan Negara. Akhirnya tuntutan rakyat dijawab oleh MPRS yang diketuai oleh Jenderal AH Nasution. Pada bulan Juni 1966, Sukarnopun diseret ke SU MPRS untuk dimintai pertanggung jawaban. Inilah awal kejatuhan Sukarno dimana 2 nota pembelaannya yang diberi judul Nawaksara I dan II ditolak oleh MPRS. Mandat Sukarno sebagai Presidenpun dicabut MPRS pada bulan Maret 1967. Selanjutnya MPRS memilih dan mengangkat Letjen Suharto sebagai Plt Presiden. Terlukis kesan ketidak relaan di wajah Sukarno atas pencopotan dirinya dari kedudukan Presiden.

Berdasarkan Tap MPRS no 33 tahun 1967, MPRS memerintahkan kepada Plt Presiden, Jenderal Suharto untuk melakukan proses hukum kepada Sukarno sesuai ketentuan hukum yg berlaku, namun Suharto hanya mengenakan status Tahanan Rumah tanpa pernah berusaha mengajukan Sukarno untuk diadili. Mikhul Dhuwur Mendhem Jero menjadi alasan Suharto agar Bangsa Indonesia tdk memperlakukan Sukarno seperti pesakitan/pecundang. Sikap Suharto ini dipertegas dgn pidatonya pd tahun 1968 didepan Sidang MPRS untuk lebih mencurahkan tenaga & pikiran dlm menghadapi masa depan bangsa Indonesia.

Pada kenyataannya, Suharto memang tidak pernah mengajukan Sukarno kedepan sidang pengadilan manapun. Malah sebagai bentuk penghormatan, pada tahun 1986 Suharto memberikan gelar Pahlawan Proklamasi kepada Sukarno & Hatta. Mendirikan Tugu Proklamasi untuk menghormatinya serta menyematkan nama Sukarno-Hatta pada nama Bandara Internasional Indonesia. Dan terakhir, Suharto menyematkan foto Sukarno-Hatta pada lembaran uang kertas Rp.100.000,-

                                                       
Kronologis Kejadian G30S diatas ditulis oleh beberapa mantan aktivis 66. Bagi yg merasa keberatan dgn kronologis diatas, dimohon untuk menuliskan sebuah kronologis pembanding tapi dgn tidak melupakan situasi selamatnya Jenderal Nasution yg berlindung ke Markas Kostrad waktu itu dan memberi perintah kepada Mayjen Suharto untuk mengambil alih komando TNI AD dan segera mengendalikan situasi. Bila tidak memasukan situasi selamatnya Jenderal Nasution berarti itu bukanlah peristiwa G30S. Dipersilahkan untuk memasukan semua asumsi dan tuduhan yg dialamatkan kepada pak Harto, tapi tetap tdk boleh mengabaikan situasi selamatnya Jenderal Nasution.

SEMOGA KRONOLOGIS INI DPT MENJELASKAN TENTANG PERISTIWA G30S THN ’65.

NB. Bila ada yg merasa keberatan dgn kronologis diatas silahkan dibantah dgn cara menulis kronologis pembandingnya, tapi dgn syarat untuk tidak melupakan 4 kejadian Fakta Sejarah ini.

1. Kejadian selamatnya Jenderal Nasution.

2. Kejadian Jenderal Nasution yg berlindung ke Markas Kostrad.

3. Kejadian Jenderal Nasution menjadi Ketua MPRS.

4. kejadian MPRS mencabut mandat Sukarno sbg Presiden.

Berikut adalah beberapa foto dokumentasi Demo ditahun 1966.

Demo Mahasiswa menuntut kembali ke UUD45

Demo Mahasiswa menuntut Bung Karno di Mahmilubkan

Demo Mahasiswa yg menuntut Bung Karno segera diperiksa & diadili

Demo Mahasiswa yg menyuruh Bung Karno Jangan Ngecap Lagi

Demo Mahasiswa Menuntut Bung Karno untuk Di Adili

Sekedar Ilustrasi





-0-
-0-